QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa
Penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara kembali diperluas. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa mulai 17 Agustus 2025, QRIS akan resmi bisa digunakan di Jepang, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Pada hari yang sama, BI juga akan memulai uji coba QRIS di Tiongkok.
Sebelumnya, QRIS sudah lebih dulu digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan ekspansi ini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke Jepang dan Tiongkok dapat bertransaksi cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran digital dalam negeri.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pengaturan teknis dan operasional dengan mitra di Tiongkok. Kolaborasi juga melibatkan empat perusahaan switching nasional, yakni Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto, yang bekerja sama dengan UnionPay International untuk proses pengujian sistem dan keamanan.
"Telah disepakati kerja sama antara empat switching Indonesia dengan UnionPay dari Tiongkok untuk pengembangan sistem, user acceptance testing (UAT), dan evaluasi aspek Performance, Privacy, Fairness (PPF)," kata Filianingsih dalam Rapat Dewan Gubernur, dikutip Senin (30/6/2025).
President Director PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Armand Hermawan, menyatakan kesiapan Artajasa dalam mendukung perluasan ekosistem pembayaran digital di kawasan Asia.
"Kami berkomitmen menghadirkan solusi dan inovasi berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital di sektor jasa keuangan," ujar Armand.
Sebagai informasi, Artajasa telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional seperti ISO 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu, dan PCI DSS 2023 untuk perlindungan data transaksi. Sistem Artajasa juga dipantau 24 jam untuk menjamin keamanan secara real-time.
Selanjutnya, BI juga membuka potensi kerja sama QRIS lintas negara dengan India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pembahasan dengan India saat ini masih berlangsung secara teknis melalui ASPI dan NPCI International. Sementara untuk Arab Saudi, BI telah melakukan diskusi awal dengan Otoritas Moneter setempat.
